Berita Lengkap

Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2026 Tingkat kabupaten Mamasa

Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2026 Tingkat kabupaten Mamasa

Mamasa, 20/05/2026 - Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa H. Muh. Syukur, S.Pd.,M.Pd membuka kegiatan Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tingkat Kabupaten Mamasa Tahun 2026, di Ruang Pola Kantor Bupati, Rabu 2O Mei 2026.

Turut hadir dalam pertemuan itu Perwakilan FORKOPIMDA Mamasa, Kepala Kantor Pertanahan Mamasa Sukirman, S.H., S.SiT, serta para pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Mamasa.

Kegiatan tersebut digelar sebagai langkah awal memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Mamasa.

Sekda Mamasa menyampaikan bahwa reforma agraria bukan sekadar program pertanahan, melainkan strategi pemerintah dalam menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi masyarakat kabupaten Mamasa.

Sekda menambahkan bahwa melalui penataan kepemilikan serta pemanfaatan tanah yang tertib, pemerintah mau memastikan tanah dapat menjadi sumber kehidupan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

“Kabupaten Mamasa memiliki potensi lahan yang sangat luas, termasuk di kawasan hutan. Potensi tersebut perlu dikelola dan diupayakan secara baik melalui penataan aset dan penataan akses agar masyarakat tidak hanya memiliki legalitas, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi.” Ucapnya.

Ada 3 hal penting dan peran Gugus Tugas Reforma Agraria yang disampaikan Sekda yakni: Sebagai wadah koordinasi dan kerja sama lintas sektoral, Kedua ; sebagai ajang koordinasi untuk memetakan masalah dan merumuskan solusi yg kongkrit serta komprehensif serta menyelesaikan masalah masalah agraria di lapangan mulai dari sengketa yg ada di lapangan, tumpang tindih lahan, hingga penguasaan tanah yg perlu legalitas. Dan ketiga; Pemberdayaan ekonomi masyarakat, reformasi agraria tidak hanya persoalan membagikan sertifikat tanah penataan aset melainkan juga memberikan akses permodalan, penyuluhan, pendampingan kepada masyarakat untuk penataan akses tapi memastikan tanah yg diterima masyarakat mwnjadi produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Laporan: Hendrik Editor: Hartanto